Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN

DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945.

 

2.   Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesiaberdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

 

3.   Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara RepublikIndonesiaTahun 1945.

 

4.   Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan

Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara RepublikIndonesiaTahun 1945.

 

5.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

CETRO (Center for Electoral Reform)

3

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945.

 

6.   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga

penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

 

7.   Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota,

adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

 

8.   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di

tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

 

9.   Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di

tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut

desa/kelurahan.

 

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

 

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

 

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya

disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar

negeri.

 

13.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

 

14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah

tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

 

15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara

Kesatuan RepublikIndonesia.

 

16.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu

kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

 

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu

kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

 

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.

 

19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

 

20. Penduduk adalah warga negaraIndonesiayang berdomisili di wilayah

RepublikIndonesiaatau di luar negeri.

 

21. Warga NegaraIndonesiaadalah orang-orang bangsaIndonesiaasli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

Warga Negara.

 

22. Pemilih adalah Warga NegaraIndonesiayang telah genap berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

 

23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota

DPD.

 

24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi

persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

 

25.Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi

persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

 

26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para

pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

 

27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR,

adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh

Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara

2,5% (dua komalimaperseratus) dari suara sah secara nasional di satu

daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk

menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.

 

28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP

DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah

dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah

perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota.