BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

 

Pasal 2

 

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

Pasal 3

 

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota.

 

Pasal 4

 

(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b. pendaftaran Peserta Pemilu;

c. penetapan Peserta Pemilu;

d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota;

f. masa kampanye;

g. masa tenang;

h. pemungutan dan penghitungan suara;

i. penetapan hasil Pemilu; dan

j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota.

 

(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan

 

Pasal 5

 

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

 

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik

berwakil banyak.

 

Pasal 6

 

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.

 

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.