BAB III

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

 

Pasal 7

 

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota adalah partai politik.

 

Pasal 8

 

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai

Politik;

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan;

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai

politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan

dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b

dan huruf c; dan

g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

 

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta

Pemilu pada Pemilu berikutnya.

 

Pasal 9

 

(1) KPU melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan

keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan KPU.

 

Pasal 10

Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf g dilarang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara RepublikIndonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;

c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

 

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPD

 

Pasal 11

 

(1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta

Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

 

Pasal 12

 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

a. Warga NegaraIndonesiayang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau

lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasaIndonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pengurus pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan

suratpengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,

notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan

penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundangundangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya,

pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah,

serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan

p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang

bersangkutan.

 

Pasal 13

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

p meliputi:

a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang

harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;

b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai

dengan 5.000.000 (limajuta) orang harus mendapatkan dukungan dari

paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;

c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (limajuta) sampai

dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan

dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;

d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai

dengan 15.000.000 (limabelas juta) orang harus mendapatkan dukungan

dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; atau

e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (limabelas juta) orang

harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (limaribu)

pemilih.

 

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit

50% (limapuluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang

bersangkutan.

 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan

dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan

dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

 

(4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih

dari satu orang calon anggota DPD.

 

(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

 

(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan

oleh KPU.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu

 

Pasal 14

 

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran

untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengansurat

yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan

lain pada kepengurusan pusat partai politik.

 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan

dokumen persyaratan.

 

(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.

 

Pasal 15

 

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

a. Berita Negara RepublikIndonesiayang memuat tanda terdaftar bahwa partai

politik tersebut menjadi badan hukum;

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan

pengurus tingkat kabupaten/kota;

c.suratketerangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat

tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat

kabupaten/kota;

d.suratketerangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e.suratketerangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar

partai politik dari Departemen; dan

f.suratketerangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

 

Bagian Keempat

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

 

Pasal 16

(1)  KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan

paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan

KPU.

 

Bagian Kelima

Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

 

Pasal 17

 

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

 

(2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang

pleno KPU.

 

(3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara

undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai

Politik Peserta Pemilu.

 

(4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

diumumkan oleh KPU.

 

Bagian Keenam

Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

 

Pasal 18

 

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu

yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota

menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi

sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta

Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota

menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota.

 

(3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan

Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).