BAB IX

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

 

Pasal 141

 

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar

serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan

suara.

 

(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU

kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan

pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

 

Pasal 142

 

(1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dang. paku; dan

g. tempat pemungutan suara.

 

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan

perlengkapan lainnya.

 

(3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara

ditetapkan dengan peraturan KPU.

 

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh

Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

 

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat

melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi.

 

(6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

 

(7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus sudah diterima KPPS

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

(8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat

Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU

kabupaten/kota.

 

(9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara,

KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 143

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat

tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan

nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.

 

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk

calon anggota DPD berisi pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD

untuk setiap daerah pemilihan.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.

 

Pasal 144

(1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara

ditetapkan dalam peraturan KPU.

 

(2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan dengan keputusan KPU.

 

Pasal 145

 

(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan

kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak

yang berkualitas baik.

 

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap

ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai

cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

 

(3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana diatur pada ayat

(2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan

pemungutan suara ulang.

 

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara

pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat

suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

Pasal 146

 

(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari

jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan,

keamanan, serta keutuhan surat suara.

 

(2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung,

penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

 

(3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah

dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara

yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

 

(4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak

yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah

digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

 

(5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan,

penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan

ditetapkan dengan peraturan KPU.

 

Pasal 147

 

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan

KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.