BAB V

JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

 

Pasal 21

 

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (limaratus enam puluh).

banyak

Pasal 22

 

(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.

 

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga)

kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

 

(3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah

ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada

ayat (2).

 

(4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran

yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

 

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

 

Pasal 23

(1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluhlima) dan

paling banyak 100 (seratus).

 

(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluhlima) kursi;

b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai

dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh

lima) kursi;

c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai

dengan 5.000.000 (limajuta) jiwa memperoleh alokasi 55 (limapuluh

lima) kursi;

d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (limajuta) sampai

dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh

lima) kursi;

e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai

dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh

puluhlima) kursi;

f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta)

sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85

(delapan puluhlima) kursi;

g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta)

jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

 

Pasal 24

 

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau

gabungan kabupaten/kota.

 

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan

sama dengan Pemilu sebelumnya.

 

Pasal 25

 

(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu

ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

(2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak

12 (dua belas).

 

(3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan

penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk

berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

(4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah

pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota

DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

 

Pasal 26

(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh)

dan paling banyak 50 (limapuluh).

(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan

dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000

(seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;

b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus

ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25

(dua puluhlima) kursi;

c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus

ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi

30 (tiga puluh) kursi;

d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus

ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi

35 (tiga puluhlima) kursi;

e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus

ribu) sampai dengan 500.000 (limaratus ribu) jiwa memperoleh alokasi

40 (empat puluh) kursi;

f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (limaratus

ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45

(empat puluhlima) kursi;

g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)

jiwa memperoleh alokasi 50 (limapuluh) kursi.

 

Pasal 27

 

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau

gabungan kecamatan.

 

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota

ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.

 

(3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki

jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan

Pasal 26 ayat (2) huruf g.

 

(4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk

terbanyak secara berurutan.

Pasal 28

 

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan,

daerah pemilihan tersebut dihapuskan.

 

(2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

 

Pasal 29

 

(1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu

ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

(2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan

paling banyak 12 (dua belas).

 

(3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu,

dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan

jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

 

(4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan

daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota

DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU.

 

Bagian Keempat

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

 

Pasal 30

 

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

 

Pasal 31

 

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.