BAB VI

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

 

Pasal 32

 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.

 

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah

tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan

sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

Bagian Kedua

Daftar Pemilih

 

Pasal 33

 

(1) KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan

penyusunan daftar pemilih.

 

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan

alamat Warga NegaraIndonesiayang mempunyai hak memilih.

 

(3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS.

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur

dalam peraturan KPU.

 

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data Pemilih

 

Pasal 34

 

(1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data

kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

 

(2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah

diterimanya data kependudukan.

 

(3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS

dan PPK.

 

(4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan

daftar pemilih sementara.

 

Pasal 35

 

(1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3), PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri

atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan

lain, dan warga masyarakat.

 

(2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

 

Bagian Keempat

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

 

Pasal 36

 

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau

sebutan lain.

 

(2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak

berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

 

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

 

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa

salinannya harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu

di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan

tanggapan.

 

(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 14 (empat

belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan.

 

(6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan

tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

 

Pasal 37

 

(1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

 

(2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil

perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga)

hari setelah berakhirnya pengumuman.

 

(3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK

untuk menyusun daftar pemilih tetap.

 

(4) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang mewakili Peserta Pemilu

di tingkat desa/kelurahan.

 

Bagian Kelima

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

 

Pasal 38

(1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar

pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.

 

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam

besaran satuan TPS.

 

(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling

lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil

perbaikan dari PPS.

 

(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS.

 

(5) KPU kabupaten/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di

tingkat kabupaten/kota.

 

Pasal 39

 

(1) PPS mengumumkan daftar pemilih tetap sejak diterima dari KPU

kabupaten/kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.

 

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS

dalam melaksanakan pemungutan suara.

 

Pasal 40

 

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat

dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS,

tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

 

(3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus

menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar

sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

 

 

Bagian Keenam

Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri

 

Pasal 41

 

(1) Setiap Kepala Perwakilan RepublikIndonesiamenyediakan data penduduk

Warga NegaraIndonesiadan data penduduk potensial pemilih Pemilu di

negara akreditasinya.

 

(2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk

menyusun daftar pemilih di luar negeri.

 

Pasal 42

 

(1) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan

setelah diterimanya data penduduk Warga NegaraIndonesiadan data

penduduk potensial pemilih Pemilu.

 

(2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu petugas pemutakhiran data

pemilih.

 

(3) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas pegawai Perwakilan RepublikIndonesiadan warga masyarakat

Indonesiadi negara yang bersangkutan.

 

(4) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

 

Pasal 43

 

(1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.

 

(2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu)

bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

 

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

 

(4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(3) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.

 

(5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan

dan tanggapan dari masyarakat.

 

(6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

 

Pasal 44

 

(1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.

 

(2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik

Indonesia.

 

Pasal 45

 

(1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan

daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

 

(2) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam

melaksanakan pemungutan suara.

 

Pasal 46

 

(1) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 45

ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai

hari/tanggal pemungutan suara.

 

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN,

tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

 

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

 

Pasal 47

 

(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di

kabupaten/kota.

(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.

(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

 

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan

dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

 

 

 

Pasal 48

 

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu

kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman

daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih

sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih

tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang

dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.

 

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan

pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih

sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil

perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih

tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan

oleh PPLN.

 

Pasal 49

 

(1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan

unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU

kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara

Indonesiayang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan

Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu

Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan

kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.

 

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN wajib

menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu

kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).