BAB VII

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI

DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

 

Pasal 50

 

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus

memenuhi persyaratan:

a. Warga NegaraIndonesiayang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun

atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasaIndonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara

NasionalIndonesia, anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia,

pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengansuratpengunduran diri dan yang tidak

dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan

dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan

perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya,

pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah,

serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

 

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan:

a. kartu tanda Penduduk Warga NegaraIndonesia.

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau

suratketerangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau

program pendidikan menengah.

c.suratketerangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara

RepublikIndonesiasetempat;

d.suratketerangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e.surattanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f.suratpernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g.suratpernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT),

dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h.suratpengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara RepublikIndonesia, pengurus pada badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara;

  1. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j.suratpenyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai

politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas

kertas bermeterai cukup;

k.suratpenyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu)

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

 

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

 

Pasal 51

 

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

 

Pasal 52

 

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar

bakal calon oleh partai politik masing-masing.

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik

Peserta Pemilu tingkat pusat.

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai

Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

 

Pasal 53

 

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

 

Pasal 54

 

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

 

Pasal 55

(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.

 

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang

perempuan bakal calon.

 

(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pas foto diri terbaru.

 

Pasal 56

 

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada:

a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;

b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;

c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota

yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

 

Bagian Ketiga

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

 

Pasal 57

 

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap

terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan.

 

(2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan

verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD

kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah   sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

 

Pasal 58

 

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi,

dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

 

(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga

puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk

memperbaiki daftar calon tersebut.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

 

 

 

Pasal 59

 

(1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik

untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti

memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

 

(2) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan

bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan

dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap

oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(3) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejaksuratpermintaan dari KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.

 

(4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupatenkotamelakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

 

Bagian Keempat

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

 

Pasal 60

 

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang

dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan

unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan

Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU

provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan

Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

 

Bagian Kelima

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota

 

Pasal 61

 

(1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

disusun dalam daftar calon sementara oleh:

a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.

b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi.

c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD

kabupaten/kota.

 

(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

 

(4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada 1 (satu)

mediamassacetak harian dan mediamassaelektronik nasional dan 1 (satu)

mediamassacetak harian dan mediamassaelektronik daerah serta sarana

pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.

 

(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU

provinsi, atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar

calon sementara diumumkan.

 

(6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase

keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masingmasing pada mediamassacetak harian nasional dan mediamassa

elektronik nasional.

 

Pasal 62

 

(1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada

partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

 

(2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang

bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari

masyarakat.

 

(3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota.

 

(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan

bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi,

dan KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan

kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon

sementara hasil perbaikan.

 

(5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelahsurat

pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima

oleh partai politik.

 

(6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

(7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon

sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan

sendirinya urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan urutan berikutnya.

 

Pasal 63

 

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 64

 

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang

menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan

dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibacakan setelah KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak

memengaruhi daftar calon tetap.

 

Bagian Keenam

Penetapan dan Pengumuman Daftar

Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

 

Pasal 65

(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

 

(2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.

 

(3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD

kabupaten/kota.

 

(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

 

(3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri

terbaru.

 

Pasal 66

 

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU

provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase

keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masingmasing

pada mediamassacetak harian nasional dan mediamassa

elektronik nasional.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.

 

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

 

 

Pasal 67

 

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota

DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga NegaraIndonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau

suratketerangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau

program pendidikan menengah;

c.suratketerangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara

RepublikIndonesiasetempat;

d.suratketerangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e.surattanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f.suratpernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g.suratpernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan

jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,

dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup;

h.suratpengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara RepublikIndonesia, pengurus pada badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang

anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i.suratpenyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu)

lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

 

Bagian Kedelapan

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bakal Calon Anggota DPD

 

Pasal 68

(1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

bakal calon anggota DPD.

 

(2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 69

 

(1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan

atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda Penduduk setiap

pendukung.

 

(2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) orang bakal calon anggota DPD.

 

(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja

digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen

persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai

pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (limapuluh) kali

temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

 

Bagian Kesembilan

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD

 

Pasal 70

 

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota melakukan

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan

administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU

provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan

unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPD, maka

Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan

temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

 

(3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan

Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

 

Bagian Kesepuluh

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

 

Pasal 71

(1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.

 

(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh ketua dan anggota KPU.

 

(3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) mediamassacetak

harian dan mediamassaelektronik nasional dan 1 (satu) mediamassacetak

harian dan mediamassaelektronik daerah serta sarana pengumuman

lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat

 

(4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar

calon sementara diumumkan.

 

Pasal 72

 

(1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk perbaikan daftar calon

sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)

disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri.

 

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan

dan tanggapan dari masyarakat.

 

Pasal 73

 

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 74

 

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang

menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan

dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dibacakan setelah KPU,

KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak

memengaruhi daftar calon tetap.

 

Bagian Kesebelas

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD

 

Pasal 75

 

(1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

 

(2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

 

(3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumkan oleh KPU.

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD

ditetapkan oleh KPU.