BAB VIII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye Pemilu

 

Pasal 76

 

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan

bagian dari pendidikan politik masyarakat.

 

Pasal 77

 

(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.

 

(2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

 

(3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

 

Pasal 78

 

(1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR,

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan

organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota.

 

(2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD,

orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota

DPD.

 

(3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

 

(4) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi

pelaksanaan kampanye.

Pasal 79

 

(1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus

didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

(2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu

kabupaten/kota.

 

Bagian Kedua

Materi Kampanye

 

Pasal 80

 

(1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

meliputi visi, misi, dan program partai politik.

 

(2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh

calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

 

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

 

Pasal 81

 

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan

melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. media massa cetak dan media massa elektronik;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat umum;

f. rapat umum; dan

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan

perundang-undangan.

 

Pasal 82

 

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai

dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

 

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f

dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan

dimulainya masa tenang.

 

(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung

selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

Pasal 83

 

(1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara

nasional diatur dengan peraturan KPU.

(2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR

dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi

dengan Peserta Pemilu.

(3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD

provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi

berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

 

(4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD

kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota setelah

KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

 

 

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

 

Pasal 84

 

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau

Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota

masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain

dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;

dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

kampanye.

 

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung,

dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim

konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d. pejabat BUMN/BUMD;

e. pegawai negeri sipil;

f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

g. kepala desa;

h. perangkat desa;

i. anggota badan permusyaratan desa; dan

j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

 

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan

huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

 

(4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan

atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.

 

(5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan

pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan

fasilitas negara.

 

(6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f,

huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana

Pemilu.

 

Pasal 85

 

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,

menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil

walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali

fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

 

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

 

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

 

Pasal 86

 

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran

larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU, KPU

provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana

dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan

ayat (3).

 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke kas negara.

 

Pasal 87

 

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung

ataupun tidak langsung agar:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu;

atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu,

dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Pasal 88

 

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada

pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi,

 

DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi,

dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

 

Bagian Keenam

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1

Umum

 

Pasal 89

 

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media

massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.

 

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu

oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

 

(3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang

bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang

dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

 

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan,

menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84.

 

(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak

Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan

kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

 

Pasal 90

 

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga

penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik

lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan

memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara

berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.

 

(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai

bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk

kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.

 

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan

standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta

Pemilu.

Paragraf 2

Pemberitaan Kampanye

Pasal 91

 

(1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara

siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

 

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus

untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada

seluruh Peserta Pemilu.

 

Paragraf 3

Penyiaran Kampanye

 

Pasal 92

(1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran

monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara

pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.

 

(2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara

penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga

penyiaran.

 

(3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan

dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

 

(4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga

penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan

singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimile.

 

Paragraf 4

Iklan Kampanye

 

Pasal 93

 

(1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media

massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial

dan/atau iklan layanan masyarakat.

 

(2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu

kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

 

(3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan

yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan

kampanye.

 

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media

massa cetak dan lembaga penyiaran.

 

Pasal 94

 

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking

segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu.

 

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program

sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan

sebagai iklan kampanye Pemilu.

 

(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang

menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu

kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 95

 

(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk

setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot

berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap

hari selama masa kampanye.

 

(2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap

Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi

paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari

selama masa kampanye.

 

(3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.

 

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur

sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan

kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

 

Pasal 96

 

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye

Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye

Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif

iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta

Pemilu.

 

(3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah

daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.

 

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan

kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali

dalam sehari dengan durasi 60 detik.

 

(5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga

penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

 

(6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang

diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

 

(7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

 

Pasal 97

 

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang

untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye

bagi Peserta Pemilu.

 

Pasal 98

 

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas

pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh

lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak.

 

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia

atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

 

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

kepada KPU dan KPU provinsi.

 

(4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan

KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

 

Pasal 99

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;

c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan

kampanye Pemilu;

d. denda;

e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye

Pemilu untuk waktu tertentu; atau

f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin

penerbitan media massa cetak.

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran

Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

 

Pasal 100

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan

pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

 

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

 

Pasal 101

 

(1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN

berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik

Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk

keperluan kampanye Pemilu.

 

(2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau

kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik

tempat tersebut.

 

(4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga

kampanye diatur dalam peraturan KPU.

 

Bagian Kedelapan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

 

Pasal 102

 

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,

kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama

kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk

penyampaian materi kampanye.

 

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan,

desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pelaksana kampanye.

 

Bagian Kesembilan

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 103

 

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan

pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

 

Pasal 104

 

(1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan

kampanye di tingkat desa/kelurahan.

 

(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran

pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS,

pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

 

Pasal 105

 

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja

melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan,

Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu

kecamatan.

 

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana

kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja

melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan,

Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

 

Pasal 106

 

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan

atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dengan melakukan:

a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan

yang terjadwal pada hari itu;

b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup

tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan

kampanye;

c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye

berikutnya; dan

d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye

berikutnya.

 

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

 

Pasal 107

 

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye,

dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Pasal 108

 

(1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.

 

(2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.

 

(3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

 

Pasal 109

 

(1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye

di tingkat kecamatan.

 

(2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan

kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana

kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

 

Pasal 110

 

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan

kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat

kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu

kabupaten/kota.

 

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana

kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan

kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat

kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu

kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

 

Pasal 111

 

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan

atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:

a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan

yang terjadwal pada hari itu;

b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti

permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan

pelaksanaan kampanye;

c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye

berikutnya; dan/atau

d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye

berikutnya.

 

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Pasal 112

 

(1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU

kabupaten/kota.

 

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

 

Pasal 113

 

(1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye

di tingkat kabupaten/kota, terhadap:

a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU

kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota

melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang

mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau

b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,

peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana

Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya

kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Panwaslu kabupaten/kota:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan

kampanye Pemilu;

b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang

tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang

pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana

Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh anggota KPU

kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota

kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan

sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai

sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

 

Pasal 114

 

(1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, pada hari yang

sama dengan diterimanya laporan.

 

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran

administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat

kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan

laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

 

(3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang

mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif

oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.

 

(4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh

anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU

kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut

kepada Bawaslu.

 

Pasal 115

 

(1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap

pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3)

selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

 

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan

dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 116

 

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak

pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota,

sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota

melakukan:

a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi

Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 117

 

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak

lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 116.

 

Pasal 118

 

(1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat

provinsi, terhadap:

a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi,

sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana

Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya

kampanye yang sedang berlangsung; atau

b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,

peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana

Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya

kampanye yang sedang berlangsung.

 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Panwaslu provinsi:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan

kampanye Pemilu;

b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang

tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang

pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana

Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan

adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye

Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat

KPU provinsi; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang

pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai

sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu

atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang

sedang berlangsung.

 

Pasal 119

 

(1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif

terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya

laporan.

 

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran

administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi,

Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU

provinsi.

 

(3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang

mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif

oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.

 

(4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh

anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi,

Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

 

Pasal 121

 

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana

dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan

pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:

a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi

Bawaslu tentang sanksi.

 

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut

rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120.

 

Pasal 123

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara

nasional, terhadap:

a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU

provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai

Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat

KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat

KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran

administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang

sedang berlangsung; atau

b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,

peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana

Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya

tahapan kampanye yang sedang berlangsung.

 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan

pelaksanaan kampanye Pemilu;

b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye

Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya

pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana

Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye

Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris

Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU

provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU

kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota

berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota;

dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi

kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris

Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi,

pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan

pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye

Pemilu yang sedang berlangsung.

 

 

Pasal 124

 

(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu

menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya

pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat

pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.

 

(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti

permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif

oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan

hari diterimanya laporan.

 

(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif

terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU

provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat

Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi,

sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU

kabupaten/kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU

untuk memberikan sanksi.

 

 

 

Pasal 125

 

(1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan

oleh KPU bersama Bawaslu.

 

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan

dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 126

 

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang

dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris

Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi,

pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai

sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye Pemilu

Bawaslu melakukan:

a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

 

Pasal 127

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai secretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

 

Pasal 128

 

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota

serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

 

Bagian Kesepuluh

Dana Kampanye Pemilu

 

Pasal 129

 

(1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta

Pemilu masing-masing.

 

(2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari:

a. partai politik;

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari

partai politik yang bersangkutan; dan

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

 

(3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

uang, barang, dan/atau jasa.

 

(4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta

Pemilu pada bank.

 

(5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar

yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

 

(6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam

pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu

yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

 

(7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik

yang ditunjuk KPU.

Pasal 130

 

Dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

 

Pasal 131

 

(1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak

boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

(2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok,

perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

 

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus mencantumkan identitas yang jelas.

 

Pasal 132

 

(1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung

jawab calon anggota DPD masing-masing.

 

(2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari:

a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

 

(3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang,

barang dan/atau jasa.

 

(4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu calon anggota

DPD yang bersangkutan pada bank.

 

(5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar

yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

 

(6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam

pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu

yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang

bersangkutan.

 

(7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk KPU.

 

Pasal 133

 

(1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan

pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2)

huruf b tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah).

 

(2) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan

pihak lain kelompok, perusahan dan/atau badan usaha nonpemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh

melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus mencantumkan identitas yang jelas.

 

Pasal 134

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan

laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye

kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk

rapat umum.

 

(2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana

kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui

KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

 

Pasal 135

 

(1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi

penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik

yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal

pemungutan suara.

 

(2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan

pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh

KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan

suara.

 

(3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi,

dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

(4) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit

dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu

paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

 

(5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil

pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari

setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 136

(1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

135 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

 

(2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa

rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana

kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung

dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu;

b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa

rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana

kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.

 

(3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

 

Pasal 137

 

(1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit

diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan

penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.

 

(2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3).

 

(3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan

pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai yang bersangkutan.

 

Pasal 138

(1) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat

provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana

kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik

yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta

Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

 

(2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan

awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi sampai batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang

bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

 

(3) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat

provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik

yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa

tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

 

(4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik

yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi

berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

 

Pasal 139

 

(1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:

a. pihak asing;

b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;

c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan

usaha milik daerah; atau

d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

 

(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib

melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada

kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye

berakhir.

 

(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Pasal 140

\

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye

Peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139,

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.