UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.   bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi

politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai

penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan

pemilihan umum;

b.  bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah;

Mengingat :   1.   Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),

Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1)dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4801);